Di Jerman, Medsos Biarkan Kebencian Didenda Rp 805 Miliar

Jakarta - Pemerintah Jerman telah menerapkan aturan tegas bagi penyelenggara media sosial yang tidak gerak cepat mengatasi hate speech (ujaran kebencian-red). Denda sebesar USD 60 juta atau Rp 805 miliar menanti media sosial bila melanggarnya.

Denda tersebut berlaku bagi media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga YouTube jika tidak menurukan postingan berbau hate speech di platform-nya dalam 24 jam terhitung setelah menerima keluhan. Dan, kebijakan Jerman ini resmi bergulir sejak 1 Januari 2018.

Dikutip detikINET dari Cnet, Sabtu (6/1/2018), Undang-Undang hate speech itu sejatinya telah disahkan pada Juni tahun lalu. Kemudian diberlakukan pada Oktober, tetapi Pemerintah Jerman memberikan masa tenggang dan baru efektif mulai 1 Januari 2018.

Undang-Undang yang dikenal dengan sebutan Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ini menjadi upaya ketegasan Jerman dalam memerangi maraknya ujaran kebencian yang beredar di jejaring sosial.

NetzDG mewajibkan setiap penyelenggara media sosial di Jerman segera menerapkan sistem menghapus konten ujaran kebencian, hoax, ancaman kekerasan, dan konten negatif lain. Pemerintah Jerman memberi waktu Facebook dkk membersihkan konten negatif dengan batas 24 jam dan 7 hari untuk kasus kompleks.

Selain meminta perusahaan media sosial untuk bertindak cepat, NetzDG juga mendorong mereka agar menerapkan struktur keluhan yang komprehensif sehingga dapat segera dilaporkan ke stafnya.

Dampak dari aturan NetzDG, dilansir BBC, Twitter baru saja memperbarui panduan dalam menangani hate speech. Begitu juga yang dilakukan Facebook, di mana merekrut staf tambahan di Jerman untuk menangani laporan konten yang melanggar NetzDG.

Sejauh ini, Jerman merupakan negara paling tegas kepada perusahaan media sosial agar mengatasi persoalan ujaran kebencian yang marak berkembang. Beberapa waktu ke belakang, media sosial memang jadi sorotan karena menjamurnya hate speech sampai hoax di platform mereka masing-masing (agt/fyk)